TUGAS DAN FUNGSI KUA SESUAI KMA 517 TAHUN 2011

 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya (TUSI) sesuai KMA 517 tahun 2011 dan PMA Nomor 39 Tahun 2012 Bab I Pasal 2, KUA Kecamatan Sembalun memiliki tugas 

Pokok dan fungsi sebagai berikut:

• Pelaksanaan Pelayanan, Pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk
• Penyusunan statistic, dokumentasi dab pengelolaan system informasi manajemen KUA
• Pelaksanaan bimbingan Kemasjidan
• Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
• Pelayanan bimbingan pembinaan syari’ah, serta
• Pelayanan fungsi lain di bidang agama islam yang ditugaskan oleh Kepala Kantor Kementrian      Agama Kabupaten/Kota

Tugas Pokok KUA Kecamatan Sembalun

Tugas kantor  Urusan Agama Kecamatan Sembalun telah diatur oleh peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 sebagai berikut:

Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA Kecamatan adalah Instansi Departemen (Kementerian) Agama yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan.

Sedangkan Kepala KUA Kecamata, mengacu pada buku administrasi KUA Kecamatan yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi  tugas sebagai berikut:

1.  Memimpin dan mengkoordinasikan semua kegiatan di lingkungan KUA dan memberikan             bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas masing-masing staf (pegawai) sesuai dengan tugas     masing-masing;
2. Dalam melaksanakan tugas, Kepala KUA Kecamatan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk      serta peraturan yang berlaku;
3. Setiap unsur di lingkungan KUA Kecamatan wajib mengikuti bimbingan serta petunjuk Kepala    KUA Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala KUA Kecamatan;
4. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala KUA Kecamatan bertanggung jawab Kepada Kepala          Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

1. Kepenghuluan

Tugas Pokok Penghulu berdasarkan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nagara Nomor PER/M.PAN/6/2005 Tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya dalam BAB II pasal 4 Tugas Pokok Penghulu adalah melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan, pengawasan pencatatan nikah/rujuk, pelaksanaan pelayanan nikah/rujuk, penasihatan dan konsultasi nikah/rujuk, pemantaunan pelanggaran ketentuan nikah/rujuk, pelayanan fatwa hukum munakahat, dan bimbingan muamalah, pembinaan keluarga sakinah, serta pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan dan pengembangan kepenghuluan.

Dalam pelayanan peristiwa nikah KUA Kecamatan bertumpu pada seorang PPN/Penghulu dan dibantu oleh 11 orang P3N sehingga proses penjelasan tentang prosedur pendaftaran dan pencatatan nikah sudah diawali oleh P3N di desa-desa. Faktor penunjang lainnya dalam proses pendaftaran dan pencatatan peristiwa nikah, KUA Kecamatan bekerja sama dengan Puskesmas Kecamatan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan calon pengantin. Sementara, dalam pelaksanaan kursus calon pengantin, KUA berkoordinasi dengan pihak Dinas Kesehatan (Puskesmas) dan MUI kecamatan.

Selain pendaftaran dan pencatatan nikah, KUA juga memberikan pelayanan konsultasi pernikahan kepada pasangan suami-istri yang membutuhkan mediasi dan pengetahuan hukum dalam rumah tangga.

1. Pemberdayaan Lembaga dan Kegiatan Lintas Sektoral

Sebagai lembaga pemerintah yang membidangi urusan agama Islam, KUA Kecamatan dituntut berperan aktif dalam pengembangan dan pelayanan urusan masyarakat yang berkaitan dengan keagamaan. Tentu saja, urusan keagamaan tidak hanya berkaitan dengan urusan pernikahan dan konsultasi rumah tangga. Urusan keagamaan meliputi berbagai aspek keagamaan, termasuk dakwah, pendidikan, zakat dan infak, juga urusan haji, kemitraan ummat, pemberdayaan masjid dan lain-lain. 

Namun, karena keterbatasan sumber daya yang terdapat di KUA Kecamatan, tidak semua bidang urusan itu dapat digarap secara maksimal. Dibutuhkan kerja sama dengan berbagai lembaga lain untuk menggarap dan mengelola berbagai urusan keagamaan. Demi tujuan itulah KUA Kecamatan menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga keagamaan.

Selanjutnya, berkaitan dengan pendidikan agama Islam untuk masyarakat, KUA Kecamatan bekerja sama dengan LP2AI untuk melakukan pembinaan keagamaan kepada berbagai kelompok masyarakat, seperti kepada karang taruna, remaja masjid, dan juga para pelajar yang ada di wilayah Kec. Banyuputih. Adapun majelis taklim yang ebagian besar anggotanya ibu-ibu, KUA bekerja sama dengan BKMM dan juga organisasi muslimat. Selain fungsi manajerial dan pembinaan, KUA berperan aktif melakukan pendataan dan penyuluhan mengenai keluarga sakinah kepada berbagai kelompok pengajian.

Fungsi KUA Kecamatan

Berdasarkan KMA Nomor 517 tahun 2001 tentang penataan organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan maka kantor Urusan Agama Kecamatan selain tugas pokok di atas juga mempunyai fungsi sebagai berikut:

• Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi;
• Menyelenggarakan kegiatan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga Kantor Urusan Agama kecamatan;
• Melaksanakan pencatatn nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal, dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Landasan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Sebagai sebuah institusi pelayanan, KUA memiliki tugas, fungsi, dan peran yang sangat strategis dalam masyarakat bahkan saat ini frekwensi tugas dan fungsi itu semakin luas dan padat sehingga tidak salah jika dikatakan KUA sebagai Kantor Kementerian Agama tingkat kecamatan yang menjadi muara semua kegiatan Kankemenag Kabupaten.

Selain melaksanakan pencatatan nikah dan bimbingan perkawinan KUA juga mendapatkan tugas dalam bidang pembinaan/pengembangan keluarga sakinah, produk halal, kemitraan, hisab rukyat, kemasjidan, zakat, wakaf, ibadah sosial, pembinaan BMT, penyuluhan agama, dan bimbingan jamaah haji, belum lagi ditambah adanya berbagai isu yang mengemuka akhir-akhir ini berkaitan dengan urusan agama Islam seperti merebaknya polemik nikah siri, poligami, nikah usia dini, dan lain-lain.